POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI SISTEM KEDUNG OMBO: Tinjauan Terhadap Aspek Kelembagaan

Budi Santosa

Abstract


Ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang cenderung meningkat memerlukan usaha pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan yang lebih efektif. Dalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa wilayah sungai digunakan sebagai basis wilayah pengelolaan sumber daya air. Salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air adalah penyusunan pola. Daerah cakupan Waduk Kedung Ombo sendiri mencapai areal yang sangat luas, yang membutuhkan adanya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tepat. Kendala utama yang ditemukan dalam koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo terutama terkait dengan aspek tindak lanjut dan kepatuhan. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu sistem dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih adaptif, didukung oleh semua pihak, dan memiliki kekuatan dalam banyak aspek, mulai dari kekuatan hukum hingga kekuatan dalam pembiayaan kegiatan. Pola pengelolaan akan lebih tepat dikembangkan dalam wujud suatu lembaga baru, merujuk pada Draft Revisi PP 25/2000 ada istilah “Komisi Air”, dan di dalam UU 7/2004 ditemukan istilah “Dewan Sumber Daya Air”.

Kata kunci: pola, pengelolaan, sumber daya air, waduk, kedung ombo

Full Text:

PDF


The Journal is published by Universitas Katolik Soegijapranata. It available online supported by Petra Christian University and Directorate General of Higher Education - Ministry of National Education.